Pemerintah Kota Samarinda bersama Sekretariat DPRD Kota Samarinda terus berkomitmen menguatkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui forum rapat koordinasi lintas perangkat daerah, dilakukan pembahasan mendalam terkait evaluasi serta penyempurnaan regulasi teknis yang mengatur efisiensi pembebanan anggaran daerah dan pelaksanaan fungsi kelembagaan.

Langkah harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh Peraturan Wali Kota (Perwali) serta Keputusan Wali Kota yang berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senantiasa berlandaskan pada perundang-undangan yang lebih tinggi, mengedepankan asas kecermatan, serta memberikan perlindungan administratif bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

1. Penyempurnaan Tata Kelola dan Prosedur Administrasi Reses DPRD

Salah satu agenda utama pembahasan fokus pada evaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 34 Tahun 2022 mengenai Mekanisme Perencanaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Reses DPRD Kota Samarinda.

Penyempurnaan draf regulasi reses dilakukan dengan menguji kerangka normatif melalui empat dimensi hukum utama:

• Dimensi Kewenangan Kelembagaan: Memastikan regulasi berfokus pada penataan tata kelola administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD.
• Dimensi Keuangan Daerah: Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Regulasi menegaskan bahwa alokasi anggaran reses merupakan batas tertinggi (plafon) yang pencairannya wajib melampirkan metodologi kebutuhan riil berbasis lima komponen:
  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berbasis volume kegiatan.
  2. Rincian jenis kebutuhan riil di lapangan.
  3. Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan.
  4. Jumlah peserta tervalidasi.
  5. Kepatuhan pada standar harga satuan daerah.
• Dimensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Menyelaraskan prosedur dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025). Regulasi memberikan fleksibilitas metode pengadaan, baik melalui e-katalog (e-purchasing), swakelola, maupun penyedia jasa, sesuai karakteristik kebutuhan kegiatan.
• Dimensi Administrasi Pemerintahan: Mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya aspek kecermatan, proporsionalitas, dan pencegahan potensi kekeliruan administratif.

2. Penyelarasan Prosedur Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiasi

Selain pembahasan reses, rapat koordinasi mengevaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Perencanaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda.

Penyempurnaan difokuskan pada penguatan fungsi kelembagaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta optimasi efisiensi anggaran daerah:

• Penguatan Peran Kelembagaan: Penyebarluasan Raperda inisiasi diselaraskan agar bertumpu pada fasilitasi kelembagaan DPRD dan Komisi/AKD melalui forum konsultasi publik dan uji naskah akademik.

Rapat Teknis Lintas OPD: Tim teknis yang terdiri dari Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, BPKAD, dan Bagian PBJ menyelenggarakan rapat pembahasan mendalam untuk menyempurnakan draf perwali.

Peningkatan Kapasitas SDM: Mengalokasikan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola keuangan di seluruh perangkat daerah.

Penguatan Fasilitasi Keuangan: Menjaga keberlangsungan pelayanan administrasi yang akuntabel, efisien, serta taat pada seluruh regulasi perundang-undangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Samarinda yang berintegritas.